sudah hilang satu persatu..............

.

Kematian itu Seperti Matahari, Dia datang secara pasti..............

Iwan Fals Minta Pemerintah Sediakan Lapangan Pekerjaan Top 9 News / Hukum & Kriminal / Selasa, 21 Juni 2011 21:24 WIB

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/06/21/130647/Iwan-Fals-Minta-Pemerintah-Sediakan-Lapangan-Pekerjaan-Metrotvnews.com, Jakarta: Musisi Iwan Fals mengecam pemerintah karena gagal melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menyusul dihukum pancung Ruyati, TKI asal Bekasi, jawa Barat. Iwan pun meminta pemerintah segera menghentikan pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga wanita ke Arab Saudi. Pemerintah kini harus serius menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

 "Pemerintah harus serius memberikan lapangan pekerjaan di Tanah Air. Sehingga, rakyat tidak perlu pergi ke luar ke negeri untuk mencari pekerjaan. Apalagi di sana juga tidak ada jaminan perlindungan," jelas musisi bernama asli Virgiawan Listanto di Jakarta, Selasa (21/6).

 Senada dengan Iwan, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan, negara miskin sekalipun tidak akan mengirimkan TKW ke Arab Saudi. Sebab, di negeri itu tidak ada jaminan perlindungan untuk pembantu rumah tangga dari tindak kekerasan majikan.

 "Hanya Indonesia yang mengirimkan TKW rumah tangga ke Arab Saudi. Padahal, negara semiskin apa pun tidak mau mengrimkan ke Arab. Bahkan, Bangladesh, Pakistan dan negara-negara di Afrika Tengah pun tidak mau mengirimkan warganya. Di sana tidak ada jaminan untuk melindungi pembantu rumah tangga," tegasnya.(ARD)

Duh, Satu Keluarga di Jember Lumpuh dan Terlilit Kemiskinan

JEMBER, Keluarga Janiman bernasib nahas. Warga yang tinggal di Desa Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, itu hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun. Bahkan tiga anggota keluarga Janiman harus hidup lumpuh selama sepuluh tahun.
Mereka yang lumpuh adalah Janiman, istri, dan anaknya. Sehari-hari mereka hidup dari belas kasihan orang lain. Rumah tempat tinggal keluarga ini juga tak layak, bahkan nyaris roboh. Alih-alih memperbaiki rumah, untuk berobat ke rumah sakit saja Janiman tak mampu.
Tetangga Janiman tak mampu berbuat banyak. Mereka juga bukan orang yang berkemampuan. Untuk masak, warga sekitar menggunakan kertas dan sisa kulit durian.
Tak ada yang mampu mengobati lumpuhnya keluarga Janiman karena biayanya terlalu besar. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menolong keluarga Janiman.

Ironi Kemiskinan di Jember

Sungguh mengejutkan, saat sejumlah media massa memunculkan data kemiskinan di Jember. Berdasarkan hasil pendataan sosial ekonomi oleh Badan Pusat Statistk pada tahun 2008, jumlah rumah tangga miskin di Jember mencapai 237.700 rumah tangga. Dengan jumlah ini, Kabupaten Jember menempati peringkat pertama dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak se-Jawa Timur.


Sungguh mengejutkan, saat sejumlah media massa memunculkan data kemiskinan di Jember. Berdasarkan hasil pendataan sosial ekonomi
oleh Badan Pusat Statistk pada tahun 2008, jumlah rumah tangga miskin di Jember mencapai 237.700 rumah tangga. Dengan jumlah ini,
Kabupaten Jember menempati peringkat pertama dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak se-Jawa Timur.
Keterkejutan berbagai pihak, mulai dari pejabat hingga masyarakat memang beralasan. Pasalnya, Jember termasuk 4 besar kabupaten kaya di
Jawa Timur dengan kekuatan APBD tahun ini mencapai Rp 1,3 triliun lebih. Jadi, agak tidak wajar rasanya kalau dengan APBD yang demikian
tinggi kemiskinan masih terus bergelayut di Jember.
Fakta kemiskinan di Jember ini kemudian mengungkap beberapa fakta yang lain. Meski telah banyak program pengentasan kemiskinan yang
digagas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ternyata tidak serta-merta menghapus kemiskinan itu sendiri. Seperti
program bantuan langsung tunai (BLT), PNPM Mandiri, Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), ataupun yang secara spesifik
dilaksanakan Pemkab Jember misalnya program penerangan jalam umum (PJU) di 9.000 titik yang memakan anggaran Rp 85 miliar pada
tahun 2008. Tiap bulan beban APBD Jember untuk pembayaran rekening listrik PJU mencapai Rp 4 miliar lebih.
Biaya bulanan rekening listrik PJU tersebut setara dengan kebutuhan anggaran setengah tahun yang diminta RSUD dr Subandi Jember guna
melayani sekitar 7.200 pasien miskin yang tidak terdata dalam daftar penerima Jamkesmas. Sayangnya, permintaan itu ditolak oleh Pemkab
dengan alasan anggaran yang sangat terbatas.
Belum lagi anggaran pendamping dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang hingga kini juga belum disetujui sehingga terdapat sekitar
115.521 anak usia sekolah di Jember rawan putus sekolah lantaran tidak kuat membayar biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau.
Pemkab Jember telah membiarkan mereka menjadi anak jalanan dengan menjual koran, mengamen, dan mengemis.
Anehnya tahun ini Pemkab Jember lebih mengedepankan anggaran Rp 500 juta bagi masing-masing desa yang dinilai sarat muatan politis
menjelang hajat pilkada Jember. Terhitung, untuk kebutuhan tersebut, uang rakyat tersedot sampai Rp 124 miliar.
Episode kemiskinan di Jember memang selalu berkisah tentang orang-orang yang kalah dan dikalahkan dalam konteks pendidikan dan
kesehatan. Dua hal yang menghadirkan cerita perih dan mengharu biru karena mereka harus teralienasi untuk mendapat layanan pendidikan
dan kesehatan yang layak.
Prorakyat
Dalam analisis kebijakan publik, postur tubuh APBD Pemkab Jember dalam 3 tahun terakhir memang terasa kurang ideal jika direlasikan
dengan jumlah kemiskinan. Pada zoning kebijakan publik, kemiskinan menempati kuadran tiga dan merupakan problematika yang semua pihak
sepakat harus dihapus, tetapi menghadapi persoalan metodologis. Karena menempati kuadran penting dan kritis, seharusnya politik anggaran
memuat program-program prorakyat. Persoalannya, politik anggaran Pemkab Jember sekarang ini tidak netral dan justru mengingkari hak-hak
dasar masyarakat. APBD Jember yang pembahasannya diageni pejabat memuat kontradiksi-kontradiksi sosial dan tidak sepenuhnya
merefleksikan isu publik. Suara-suara dari si miskin hilang ditelan angin dan tertabrak hiruk-pikuk kepentingan sesaat para pembuat kebijakan.
Jadi, tidak heran kalau kemiskinan di Jember terus berlangsung, bahkan jumlahnya bertambah.
Bagi saya, merupakan pekerjaan yang telampau mudah meloloskan permintaan anggaran Rp 8 miliar untuk pengobatan pasien miskin
non-jamkesmas selama setahun. Tidak perlu pikir panjang mengalokasikan dana BOS untuk menyelamatkan generasi bangsa dari
keterperukuan berkepanjangan karena kemiskinan.
Kenyataannya APBD yang sudah tersedot maksimal untuk belanja pegawai dan dana sharing program pemerintah pusat, masih diperparah
dengan gebyar program-program pembangunan fisik yang malah menggusur eksistensi si miskin. Kenyataannya pula pembangunan fisik yang
diluncurkan Pemkab Jember berumur pendek. Baru hitungan minggu, bangunan sudah banyak yang rusak parah.
Atas kondisi itu, Pemkab Jember harus segera berbenah dan bangkit membangun kesadaran kritisnya supaya tidak terus-menerus terpuruk
pada kemiskinan. Perlu meluruskan kembali ruh APBD agar benar-benar berpihak kepada rakyat miskin. Sebab, dilihat dari 4 program prioritas
APBD Jember, sektor pendidikan dan kesehatan selalu menempati posisi pertama dan kedua, diikuti selanjutnya pembangunan infrastruktur
dan pembangunan ekonomi. Nur Elya Anggraini Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Jember
Sumber;http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/11/15562229/ironi.kemiskinan.di.jember

Jember, Jagoan Entas Kemiskinan

Di luar ketiga parameter utama dengan 10 indikator/kategori penghargaan di atas, JPIP masih memiliki dua parameter khusus. Yaitu kategori pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) dan pengelolaan lingkungan (environment management).
Untuk pengentasan kemiskinan, Otonomi Award kali ini diboyong oleh daerah yang sama dengan tahun lalu, yaitu Kabupaten Jember. Sukses dengan program bank untuk orang miskin yang mengadopsi model Grameen tak lantas membuat Pemkab Jember berhenti berinovasi. Sebaliknya, pemkab mengembangkan program terpadu pengentasan kemiskinan.
Caranya dengan memilih empat desa termiskin berdasarkan IPM dan angka kemiskinan. Sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, sarana dan prasana dasar menjadi fokus yang dibidik dalam program ini. Sebanyak 15 SKPD dilibatkan dalam program yang dimulai sejak 2006 itu.
Sementara itu, Kota Surabaya memboyong apresiasi di bidang pengelolaan lingkungan dengan program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk mereduksi sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA), komunitas masyarakat di 19 kelurahan di Surabaya dilibatkan dalam pengelolaan sampah sejak 2006. Dengan demikian, hanya 10 persen sampah di komunitas tersebut yang dikirim ke TPA.(dayat/mk)
sumber: jawa pos

Menyayangkan Tingginya Angka Kemiskinan Di Kabupaten Jember.

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jember merilis angka kemiskinan. Yang menarik untuk dicermati, ternyata Kabupaten Jember menempati urutan pertama, terkait angka kemiskinan di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, mencapai 237.700 kepala keluarga. Jumlah tersebut ternyata terbanyak, jika dibandingkan dengan 38 Kabupaten, Kota Sejawa Timur. Terkait persoalan ini, bagaimana Pemkab Jember menyikapinya? Lalu, bagaimana pula dewan menyikapi persoalan ini?
Kabupaten Bondowoso menempati posisi kedua, dengan angka kemiskinan mencapai 167.366 KK, sedangkan di posisi ketiga, ditempati oleh Kabupaten Malang sebanyak 155.845 KK.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, Nela Oktaviana menjelaskan, secara keseluruhan angka kemisikinan di Jawa Timur berjumlah 3 juta lebih. Yang dikelompokkan menjadi tiga, sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Nela menambahkan, angka kemisikinan di Jember memang menempati urutan pertama di Jawa Timur. Namun kata dia, jika dijumlahkan dengan total Jumlah Penduduk Di Jember, kabupaten jember tidak tergolong kabupaten termiskin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, mengaku kaget dengan Data Kemiskinan Di Jember, sebab selama ini, DPRD Jember sudah sering mengingatkan, agar pendataan keluarga miskin, dilakukan dengan hati-hati dan cermat.
Ulum menambahkan, dirinya tidak habis fikir dengan tingginya angka Kemiskinan Di Jember. Padahal kata dia, pada pendataan Program Jamkesmas, Pemkab Jember justru tidak mengambil seluruh kuotanya. Pemkab beralasan, Di Jember sudah tidak ada masyarakat miskin.
Pernyataan tersebut lanjut Ulum, bertolak belakang dengan data dari BPS, dimana Jember menempati urutan pertama persoalan kemiskinan. Semestinya kata dia, Pemkab Jember harus berani jujur dan menyampaikan fakta sebenarnya, bahwa warga miskin di jember jumlahnya masih banyak.
Ulum khawatir, jika pemkab tidak terbuka terhadap persoalan kemiskinan, akan berdampak kepada minimnya program pengentasan kemiskinan, baik dari APBD Jawa Timur Maupun APBN.
Ulum berharap, agar pemkab segera mengambil langkah konkrit terhadap persoalan ini. Sebab menurutnya, jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin, angka kemiskinan di jember terus meningkat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf atau yang akrab di panggil Gus Ipul menjelaskan, Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan program pengentasan kemiskinan, melalui program pemberdayaan.
Untuk jenis programnya lanjut Gus Ipul, akan disesuaikan dengan kategori kemiskinannnya. Misalkan, untuk rumah tangga sangat miskin, akan diberikan bantuan dalam bentuk tunai. Sedangkan untuk rumah tangga miskin dan hampir mendekati miskin, pemprov akan memberikan pinjaman modal. Dengan harapan, mereka dapat mengelola modal tersebut, untuk membukan modal usaha.
Sementara Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas mengatakan, persoalan data kemiskinan dari BPS, akan dibicarakan dengan DPRD Jember, sebab menurutnya, persoalan ini harus dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.
Kemudian lanjut Kusen, Pemkab Jember akan mensinkronkan data dari BPS dengan data dari Dispenduk. Minimal kata dia, darisini akan terlihat, apakah data tersebut merupakan data tambahan, atau data baru.
Kusen menambahkan, Pemkab Jember tidak akan tinggal diam terhadap persoalan ini. Apalagi pengentasan kemiskinan menjadi perhatian serius presiden. Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan, akan merubah arah Pembangunan Jember Di APBD 2010.